• Demo mahasiswa di depan Kejari Bekasi Kota. -BERITABEKASI.co.id-

Kejagung Diminta Turun Tangan Ikut Usut Dugaan Korupsi Proyek Multi-Years, Walikota Menjawab Tudingan

Kejagung Diminta Turun Tangan Ikut Usut Dugaan Korupsi Proyek Multi-Years, Walikota Menjawab Tudingan

Sun, 06/21/2020 - 16:53
Posted in:
0 comments

Kejagung didorong untuk ikut mengusut dugaan korupsi proyek multi-years di Kota Bekasi TA 2017. Menanggapi tudingan itu, Walikota Bekasi Rahmat Effendi langsung memberikan tanggapannya.

BEKASI -- Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane mengapresiasi terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa menyikapi permasalahan dugaan korupsi di Kota Bekasi. IPW menyataan dukungan atas sikap kritis mahasiswa tersebut.

Neta Pane“Aksi unjuk rasa pemuda dan mahasiswa ke Kejaksaan Negeri Bekasi, beberapa waktu lalu adalah wujud kepedulian warga Kota Bekasi agar tikus-tikus koruptor yang menggerogoti uang negara segera ditangkap dan diseret ke pengadilan,” kata Neta Pane dalam siaran persnya yang diterima, Minggu (21/06/20).

Neta menjelaskan, isu korupsi di Bekasi bukanlah hal baru. Sebab itu, IPW memberi apresiasi pada aksi pemuda dan mahasiwa tersebut yang nyata-nyata peduli pada masyarakat Kota Bekasi.

“IPW berharap Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi mendengar aspirasi para demonstran ini dengan cara mempercepat penangan kasus korupsi yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan Agung. Selain itu semua pihak yang terlibat harus segera diseret ke Kejaksaan dan dikenakan UU TPPU sehingga semua aspek kekayaan para koruptor yang terlibat bisa disita dan diblokir Kejaksaan,” tegasnya.

Aksi demo mahasiswa tersebut, sambung Neta, berkaitan dengan lima paket proyek besar multi-years yang berasal dari dana APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran (TA) 2017 yang sedang disasar Kejaksaan Agung (Kejagung RI). Sebab, proyek ini disinyalir sebagai salah satu modus penggangsiran APBD. Disinyalir melalui proyek APBD tersebut penuh dengan rekayasa dan banyak melanggar aturan.

“Proyek multiyears yang menelan anggaran hampir Rp 300 miliiar diduga Kejaksaan sebagai proyek penuh rekayasa antara Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi. Proyek ini tidak ada kajian, lalu tiba-tiba menjadi proyek multiyears,” katanya.

Anggaran yang dialokasikan untuk 5 paket kegiatan proyek tahun jamak tersebut, lanjut Neta Pane, dinilai sarat kejanggalan. Saat ini proyek itu sedang dalam kajian Kejaksaan Agung. Sehingga aksi demo yang dilakukan pemuda dan mahasiswa Kota Bekasi bisa dinilai sebagai upaya dukungan moral terhadap kinerja Kejaksaan agar tidak ragu menyeret semua pelakunya ke meja hijau sehingga tikus-tikus koruptor bisa dibersihkan dari Bekasi.

IPW berharap, selain ke Kejaksaan Negeri Bekasi para demonstran perlu mendatangi dan melakukan aksi di gedung Kejaksaan Agung untuk memberi dukungan agar Kejaksaan Agung segera menangkap semua pejabat Kota Bekasi yang terlibat korupsi proyek multi-years tersebut.

 

Sudah Sesuai Prosedur

PepenSementara itu menanggapi aksi demo mahasiswa dan kritikan sejumlah pihak, Walikota Bekasi Rahmat Effendi menyatakan bahwa semua proses pembangunan gedung yang dikerjakan secara multi-years (tahun jamak) tersebut sudah melalui proses yang benar atau sesuai prosedur.

Walikota Bekasi membenarkan pada APBD tahun anggaran 2017 terdapat 5 paket anggaran bertahun jamak (multi-years), yakni untuk pembangunan kantor imigrasi, lembaga pemasyarakatan, instansi teknis, Dinas Perhubungan dan RSUD.

Semua proyek tersebut berjalan sebagaimana mestinya, dan sejauh ini tidak ada kejanggalan. Bahkan kesemua proyek tersebut tiap tahun selalu diaudit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), serta sebelum dan selama pekerjaan tim dari Kota Bekasi selalu didampingi TP4D (Kejaksaan).***