• Douphin AS365 Airbus. -IST-

KPK Didesak Usut Dugaan ‘Kongkalingkong’ Pengadaan Helikopter Basarnas

KPK Didesak Usut Dugaan ‘Kongkalingkong’ Pengadaan Helikopter Basarnas

Wed, 06/24/2020 - 18:07
Posted in:
0 comments

Pengadaan helikopter Basarnas tahun 2017 diduga sarat masalah. Ada dugaan kerugian negara sekitar Rp130 miliar yang timbul akibat ‘permainan’ kotor sejumlah pihak terkait pengadaan tersebut. Siapa saja diduga terlibat?

Indonesia Police Watch (IPW) ‘menantang’ KPK di bawah pimpinan Komjen Firli Bahuri untuk segera mengusut kasus korupsi pengadaan helikopter SAR yang diduga melibatkan oknum petinggi Basarnas dan PTDI. Dari kasus ini ada sekitar Rp130 miliar uang rakyat yang hilang.

Selain itu, IPW juga meminta KPK juga perlu mencermati sejumlah proyek pengadaan helikopter di lingkungan Polri, TNI, dan lembaga negara lainnya yang diduga berpotensi merugikan negara dengan modus yang kurang lebih sama.

Ketua Presideium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane mengaku siap memberikan data-data dugaan terkait dugaan korupsi helikopter SAR itu ke KPK.

Dari penelusuran IPW, tahun 2015 Basarnas membeli dua helikopter SAR dari PTDI, jenis Douphin AS365 buatan pabrikan Airbus, dengan anggaran Rp395.341.227.272,23 sudah termasuk tambahan satu engine sebagai spare part cadangan. Lalu pada tahun 2017 Basarnas kembali mengajukan anggaran ke Kemenkeu untuk pengadaan dua unit helikopter SAR buatan Leonardo Helikopter jenis AW139. Helikopter ini lebih besar kapasitas dan lebih tangguh kemampuannya dibandingkan dengan helikopter Douphin dari PTDI/Airbus.

“Pengajuan anggaran untuk dua helikopter AW139 itu sebesar Rp 529 miliar. Pengajuan anggaran ini sudah disetujui oleh Kemenkeu dan dimasukkan dalam DIPA Basaranas tahun 2018,” jelas Neta Pane.

HeliNamun memasuki tahun 2018, Kepala Basarnas M Syaogi berpikiran lain, dengan anggaran Rp 529 miliar tersebut Kabasarnas menginginkan membeli Helikopter Douphin lagi. Tujuannya agar margin yang bisa diperoleh PTDI bisa lebih besar. Namun Sestama Basarnas selaku KPA pada saat itu, Dadang Arkuni, tidak setuju dengan pemikiran Kabasarnas. Sebab hal itu menyalahi administrasi, di mana pengajuan ke Kemenkeu sebesar Rp 529 miliar tsb adalah karena memang untuk membeli helikopter AW139 buatan pabrikan Leonardo. Jika saat pengajuan ke Kemenkeu untuk pembelian dua unit helikopter Douphin, tentu harganya tidak akan sebesar Rp 529 miliar, karena tahun 2015/2016 Basarnas baru membeli dua unit helikopter Douphin dengan harga Rp 395 miliar, sehingga jikalau ada eskalasi harga selang satu tahun kenaikan maksimumnya sebesar 10 persen dari harga Rp 395 milyar, yakni maksimum Rp 430 milyar.

Akibat hal ini, info yang diperoleh IPW, Kabasarnas akhirnya berseteru dengan Sestama. Pengadaan Helikopter ini pun ditunda. Saat Sestama pensiun September 2018, proyek helikopter ini dijalankan lagi, meskipun masa jabatan Kabasarnas tinggal tiga bulan lagi. Alhasil proyek helikopter Basarnas ini dikebut dan diatur sedemikian rupa.

Pagu anggaran untuk pembelian helikopter AW139 dipakai untuk membeli helikopter Daophin buatan Airbus/PTDI. Anehnya, pembelian Douphin dengan harga yang begitu mahal, yakni sebesar Rp 523 milyar ternyata tidak termasuk tambahan engine sebagai cadangan, seperti kontrak sebelumnya. Anehnya lagi, posisi PPK diambil alih dari PPK pengadaan Dophin di 2015 dari Anjar Sulistiono ke Hanafi (Direktur Sarpras) yang merupakan  orang dekat Kabasarnas M Syaogi. Sementara Anjar Sulistiono dimutasikan ke Biak Papua.

Dari penelusuran IPW, lanjut Neta Pane, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter Basarnas ini ada selisih harga sekitar Rp 130 miliar lebih yang patut dipertanggungjawabkan. Selain itu ada lima orang yang paling bertanggungjawab dalam kasus dugaan korupsi helikopter SAR tsb.

Dalam waktu dekat IPW akan menyerahkan data datanya ke KPK. IPW juga berharap KPK mencermati sejumlah proyek pengadaan helikopter yang saat ini sedang berlangsung di Polri, TNI, dan lembaga negara lainnya agar uang negara tidak digerogoti para tikus koruptor. Sehingga keberadaan Komjen Firli sebagai perwira tinggi Polri di KPK benar-benar bisa mengamankan uang negara dari para pencoleng. (001)