Jembatan yang melintang di atas Sungai Citarum dan dikerjakan sekitar enam bulan lalu itu sudah selesai pengerjaannya dan masyarakat menyebutnya Jembatan Jokowi.
Jembatan itu menggantikan jembatan gantung yang tidak dapat dilintasi mobil.
Menurut dia, jembatan itu juga merupakan jawaban atas keluhan masyarakat tentang jeleknya akses Bekasi-Jakarta padahal jaraknya hanya 13 km.
“Jaminan Hidup ini dibagikan sebesar Rp 10 ribu perjiwa perhari selama 1 bulan," ujar Direktur Perlindungan Sosial Perlindungan Korban Bencana Alam Kemensos RI, Safii Nasution.
Mereka yang mendapat bantuan, lanjut Safii, tersebar di 4 kecamatan yaitu kecamatan Nanggung sebanyak 933 KK atau 3.170 Jiwa. Kecamatan cigudeg sebanyak 536 KK atau 2.051 Jiwa, "kecamatan Sukajaya sebanyak 2.704 KK atau 7.106 Jiwa dan kecamatan Jasingan sebanyak 15 KK atau 76 Jiwa." paparnya
BEKASI -- Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane mengapresiasi terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa menyikapi permasalahan dugaan korupsi di Kota Bekasi. IPW menyataan dukungan atas sikap kritis mahasiswa tersebut.
Menyikapi pernyataan pihak Polrestro Bekasi Kota, Pemerhati Kebijakan Publik, Didit Susilo yang juga mantan wartawan, meminta pihak kepolisian segera mengungkap motif para pelaku pengeroyokan. " Ini jelas kekerasan verbal terhadap pekerja pers. Ini sudah pidana berat bukan persekusi atau doxing terhadap pers. Harus diusut tuntas, apa motif para pelaku, bekerja atas kelompoknya atau hanya gerombolan tukang pukul suruan, terkait dampak pemberitaan atau modus operandi lainnya," jelasnya seperti dilansir bekasipos.com.
Sementara Kota Bekasi yang pada masa kampanye Pilkada lalu sempat mencuat friksi-friksi intoleran masih lumayan masuk 6 besar dari skor kota toleran. Piagam diterima langsung Walikota Bekasi Rahmat Effendi di Jakarta, Jumat (7/12).
Penilaian IKT dilakukan Setara terhadap 94 kota yang ada di Indonesia. Setidaknya ada empat variabel yang digunakan sebagai alat ukur indikator toleransi dalam tata kelola kota, yaitu regulasi pemerintah kota, tindakan pemerintah, regulasi sosial dan demografi agama.
