Metropolitan

Tingkat Kepuasan Walikota 48,56%, Masyarakat Harus Kritis & Cerdas Sikapi Survei

BEKASI, (CIBUBURNEWS.com) - Pilkada serentak Kota Bekasi 2024 dihelat rentang waktu yang masih lama atau tiga tahun lagi. Namun sudah dua lembaga survei melansir hasil surveinya kepada publik.

"Ya anggap saja hiburan dan pemanasan jelang Pilkada. Ada kalanya survei juga untuk menframing kepentingan kandidat terutama munculnya nama-nama baru yang kurang populis," jelas pemerhati kebijakan publik Bekasi, Didit Susilo.

Kemensos Serahkan Jaminan Hidup Korban Longsor di Bogor Senilai 3,7 Miliar Rupiah

“Jaminan Hidup ini dibagikan sebesar Rp 10 ribu perjiwa perhari selama 1 bulan," ujar Direktur Perlindungan Sosial Perlindungan Korban Bencana Alam Kemensos RI, Safii Nasution.

Mereka yang mendapat bantuan, lanjut Safii, tersebar di 4 kecamatan yaitu kecamatan Nanggung sebanyak 933 KK atau 3.170 Jiwa. Kecamatan cigudeg sebanyak 536 KK atau 2.051 Jiwa, "kecamatan Sukajaya sebanyak 2.704 KK atau 7.106 Jiwa dan kecamatan Jasingan sebanyak 15 KK atau 76 Jiwa." paparnya

Polres Harus Ungkap Motif Pengeroyok Wartawan Radar

Menyikapi pernyataan pihak Polrestro Bekasi Kota, Pemerhati Kebijakan Publik, Didit Susilo yang juga mantan wartawan,  meminta pihak kepolisian segera mengungkap motif para pelaku pengeroyokan. " Ini jelas kekerasan verbal terhadap pekerja pers. Ini sudah pidana berat bukan persekusi atau doxing terhadap pers. Harus diusut tuntas, apa motif para pelaku, bekerja atas kelompoknya atau hanya gerombolan tukang pukul suruan, terkait dampak pemberitaan atau modus operandi lainnya," jelasnya seperti dilansir bekasipos.com.

Kota Bekasi Masuk 6 dari 10 Kota Paling Toleran, Jakarta Kota Paling Intoleran

Sementara Kota Bekasi yang pada masa kampanye Pilkada lalu sempat mencuat friksi-friksi intoleran masih lumayan masuk 6 besar dari skor kota toleran. Piagam diterima langsung Walikota Bekasi Rahmat Effendi di Jakarta, Jumat (7/12).

Penilaian IKT dilakukan Setara terhadap 94 kota yang ada di Indonesia. Setidaknya ada empat variabel yang digunakan sebagai alat ukur indikator toleransi dalam tata kelola kota, yaitu regulasi pemerintah kota, tindakan pemerintah, regulasi sosial dan demografi agama.