Polhukamnas

Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya mendesak, ketiganya segera pensiun dini. Jika tidak untuk segera mundur dari jabatannya di kementerian maupun komisaris.

"IPW berharap Presiden Jokowi dan kabinetnya jangan mengulang kebobrokan rezim Orde Baru dan bertingkah seenaknya melanggar UU," ujar Neta S Pane, Selasa (23/6/2020).

Kill the DJ awalnya mengutarakan keberatannya lewat akun twitter @killthedj. Mulanya dia mengetahui ada akun lain yang mengunggah video lagu 'Jogja Istimewa' yang telah diubah liriknya untuk kampanye Prabowo-Sandi. Kill the DJ me-retweet cuitan itu.

"Maling laguuuu bangsa*t !!! Yang gak terima bukan cuma saya sebagai pemilik hak cipta, orang Jogja juga gak akan terima lagu ini dipakai buat kampanye Pilpres!!!," tulis @killthedj, Senin (14/1/2019).

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, pada Rabu (5/12/2018), suami artis Inneke Koesherawati, Fahmi Darmawansyah disebut jaksa mengelola bilik asmara bertarif Rp 650 ribu.

Dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Trimulyono Hendardi pada sidang pertama Wahid Husen, menyebut Fahmi mendapat fasilitas istimewa di dalam tahanan.

Laporan itu dibuat oleh dua anggota Lembaga Pengkajian MPR RI, Muspani dan Bambang Soeroso, yang mereka serahkan sendiri ke BK, Senin siang (12/11).

Kepada BK, mereka menyatakan Nono Sampono telah melanggar Tata Tertib (Tatib) dan meminta BK memberi teguran atau sanksi lainnya.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada sidangnya pada Kamis (9/8/2018) memenangkan gugatan PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara (KBN) terhadap PT Karya Citra Nusantara (KCN), Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) V Marunda, dan PT Karya Teknik Utama (KTU).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kerugian keuangan negara yang disebabkan atas pemberian fasilitas kredit oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Bandung kepada PT Tirta Amarta Bottling Company (TAB) sebesar Rp 1,8 triliun.

Hasil perhitungan BPK menunjukkan adanya perkembangan kerugian negara, dari sekitar Rp 1,4 triliun jadi Rp 1,8 triliun, yang merupakan tunggakan pokok dan bunga kredit yang tidak dapat dilunasi oleh TAB.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani saat konferensi pers di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (7/5/2018).

"Pemerintah telah menetapkan melalui SKB 3 menteri pada April 2018," kata Puan.